Kemenkumham targetkan 70% satker raih WBK dan WBBM
Yasonna meyakini, jajarannya dapat mewujudkan program pembangunan zona integritas menuju WBK atau WBBM.
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hanya menyabet 39 satuan kerja mendapat raihan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan empat satuan kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 2019. Padahal, total satuan kerja yang diusulakan sebanyak 139.
"Kemenkumham mengusulkan 139 satuan kerja dan mendapatkan 39 predikat WBK dan empat predikat WBBM," kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, dalam acara pembangunan zona integritas di Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (3/8).
Kendati demikian, Yasonna mengungkapkan, satuan kerja yang diusulkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) selaku Tim Penilai Nasional (TPI). Setidaknya, usulan tersebut melonjak tiga kali lipat lebih satuan kerja yang diusulkan pada tahun lalu.
"Untuk 2020, Kemenkumham akan mengusulkan 520 satuan kerja kepada Kemenpan RB selaku Tim Penilai Nasional," terangnya.
Untuk itu, dia menargetkan, sebanyak 70% dari total satuan kerja yang diusulkan menyabet raihan predikat WBK atau WBBM. "Saya ingin agar setiap wilayah menargetkan minimal 70%, dari satuan kerja yang diusulkan untuk meraih predikat WBK/WBBM," kata Yasonna.