sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kemenkumham targetkan 70% satker raih WBK dan WBBM

Yasonna meyakini, jajarannya dapat mewujudkan program pembangunan zona integritas menuju WBK atau WBBM.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Senin, 03 Agst 2020 12:44 WIB
Kemenkumham targetkan 70% satker raih WBK dan WBBM
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hanya menyabet 39 satuan kerja mendapat raihan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan empat satuan kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 2019. Padahal, total satuan kerja yang diusulakan sebanyak 139.

"Kemenkumham mengusulkan 139 satuan kerja dan mendapatkan 39 predikat WBK dan empat predikat WBBM," kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, dalam acara pembangunan zona integritas di Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (3/8).

Kendati demikian, Yasonna mengungkapkan, satuan kerja yang diusulkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) selaku Tim Penilai Nasional (TPI). Setidaknya, usulan tersebut melonjak tiga kali lipat lebih satuan kerja yang diusulkan pada tahun lalu.

"Untuk 2020, Kemenkumham akan mengusulkan 520 satuan kerja kepada Kemenpan RB selaku Tim Penilai Nasional," terangnya.

Untuk itu, dia menargetkan, sebanyak 70% dari total satuan kerja yang diusulkan menyabet raihan predikat WBK atau WBBM. "Saya ingin agar setiap wilayah menargetkan minimal 70%, dari satuan kerja yang diusulkan untuk meraih predikat WBK/WBBM," kata Yasonna.

Dia meyakini, jajarannya dapat mewujudkan program pembangunan zona integritas menuju WBK atau WBBM. Karena itu, dia meminta, kepada aparatnya dapat bekerja keras dan menjaga integritas guna menghindari praktik lancung.

Kemenkumham, kata dia, telah mencanangkan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM 2020 yang saat ini telah memasuki masa evaluasi oleh TPI. Politikus PDIP itu mengingatkan, jajarannya agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

"Unit Eselon I, mesti mengawasi satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing dalam pemenuhan komponen pengungkit pada aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB)," ucapnya. 

Sponsored

"Setiap tim kerja juga mesti memantau hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasilnya, harus menunjukkan tren positif. Semua ini harus dilakukan dengan baik agar kriteria yang dipersyarakatkan dapat kita penuhi pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilai Nasional," tambah Yasonna.

Serba salah vaksin Nusantara

Serba salah vaksin Nusantara

Senin, 01 Mar 2021 06:17 WIB
Menghindari 'Jebakan Batman' DP rumah 0%

Menghindari 'Jebakan Batman' DP rumah 0%

Jumat, 26 Feb 2021 15:24 WIB
Berita Lainnya

Rekomendasi drakor terbaru di Viu

Senin, 01 Mar 2021 20:39 WIB

Jokowi Presiden, wajar disambut massa

Minggu, 28 Feb 2021 09:17 WIB

Catatan Setahun Penanganan Pandemi Covid-19

Senin, 01 Mar 2021 15:41 WIB