Ketua DPRD: Risiko besar bayangi PSBB Jakarta
Pemprov Jakarta berencana kembali memberlakukan PSBB per 14 September
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, meminta pemerintah provinsi (pemprov) lebih bijaksana dalam memutuskan kebijakan penanganan pandemi coronavirus baru (Covid-19). Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dianggap bukan langkah solutif.
"Saya sepakat dengan pengetatan untuk pengendalian Covid-19. Tapi, terlalu tinggi risikonya jika langkah yang diambil PSBB total lagi," ucapnya saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Jumat (11/9).
Dirinya mengingatkan, penerapan PSBB bakal membuat perekonomian kian luluh lantak lantaran Jakarta merupakan kota jasa. Sementara itu, pertanian dan informasi dan komunikasi menjadi sektor yang paling menonjol saat pandemi. Ini sebagaimana pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020.
"Ketika Jakarta sebagai kota jasa menerapkan PSBB sejak 10 April sampai 4 Juni, banyak sektor ekonomi berhenti atau mengurangi aktivitas. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi kemarin (kuartal II 2020) -8,22%. Ini terparah dalam 10 tahun terakhir," paparnya.
"Dampak selanjutnya, banyak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Jakarta menjadi satu dari lima dengan angka PHK tertinggi senasional karena pandemi. UMKM juga banyak ngeluh karena pendapatan berkurang drastis. Perekonomian pada loyo semua. Kalau dilanjut PSBB lagi, tentu akan lebih parah karena ekonomi belum pulih, belum normal," imbuh dia.