Koalisi Masyarakat Sipil sesalkan pernyataan Menko Ekonomi
Pernyataan Airlangga menunjukkan pemerintah lebih mengutamakan sektor ekonomi dan meremehkan ribuan nyawa
Koalisi Masyarakat Sipil menyesalkan respons Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bakal memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat.
Pernyataan Airlangga terkait persentase karyawan bekerja di kantor dan menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dinilai menggambarkan pengesampingan perlindungan kesehatan jutaan warga DKI Jakarta. Pernyataan Airlangga menunjukkan pemerintah lebih mengutamakan sektor ekonomi dan meremehkan ribuan nyawa yang terenggut akibat pandemi Covid-19.
“Penyataan itu menunjukkan tidak sensitifnya Menko Perekonomian terhadap perlindungan kesehatan dan pertaruhan nyawa warga DKI Jakarta akibat transmisi virus Sars-Cov2 yang menyebar dengan kecepatan tinggi di DKI Jakarta,” ujar perwakilan koalisi sekaligus Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9).
Pernyataan-pernyataan Airlangga juga bertentangan dengan berbagai analisis akademisi dan ekonomi yang senantiasa merekomendasikan untuk mengutamakan kesehatan publik.
“Bukan membenturkan satu sama lain. Terlihat ada keterbatasan pemahaman dari pengambil kebijakan yang kerap mempertentangkan kesehatan publik dengan percepatan kegiatan perekonomian,” ucapnya.