sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Berita Kumpulan YLBHI Hari Ini

YLBHI

"Supaya tidak ada lagi Haris dan Fatia lainnya..."

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus intimidasi dan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan semakin marak.

Rabu, 24 Jan 2024 06:15 WIB

YLBHI: Prabowo-Gibran tak bisa diharapkan tuntaskan kasus pelanggaran HAM

Prabowo dianggap kandidat yang paling lemah komitmennya di bidang HAM.

Senin, 18 Des 2023 14:09 WIB
YLBHI: Prabowo-Gibran tak bisa diharapkan tuntaskan kasus pelanggaran HAM

Masih ada pasal karet di UU ITE

DPR dan pemerintah dinilai gagal merevisi UU ITE secara demokratis dan menghapus pasal-pasal karet yang mengancam kemerdekaan berpendapat.

Kamis, 07 Des 2023 21:07 WIB
Masih ada pasal karet di UU ITE

Perubahan debat antarwapres: Patut diduga KPU tunduk pada intervensi!

Kecurigaan demikian rasional, sebab keputusan KPU hadir di tengah beberapa konteks yang sangat kasat mata.

Minggu, 03 Des 2023 13:08 WIB
Perubahan debat antarwapres: Patut diduga KPU tunduk pada intervensi!

Perlawanan Anwar Usman mempertaruhkan citra MK

Padahal, konsolidasi internal diperlukan untuk kembali memperbaiki citra MK kepada publik. Setelah adanya putusan MKMK beberapa waktu lalu.

Sabtu, 25 Nov 2023 21:09 WIB
Perlawanan Anwar Usman mempertaruhkan citra MK

Jika putusan MKMK tak sesuai harapan, maka...

Putusan yang tidak sesuai harapan bakal membuat wibawa dan harkat martabat MK hancur.

Senin, 06 Nov 2023 12:36 WIB
Jika putusan MKMK tak sesuai harapan, maka...

Polisi tetap usut aspek pidana kasus 5 calo bintara Polri

Penyidik tengah mengumpulkan alat-alat bukti tambahan.

Senin, 20 Mar 2023 09:00 WIB
Polisi tetap usut aspek pidana kasus 5 calo bintara Polri

Polri dinilai tidak pernah serius untuk berubah lebih baik

Alih-alih menindak, pendekatan yang diambil hanya sebatas memberi sanksi etik bagi lima calo bintara itu.

Jumat, 17 Mar 2023 20:55 WIB
Polri dinilai tidak pernah serius untuk berubah lebih baik

YLBHI tantang pemerintah buktikan pelanggaran HAM tidak terulang

Keraguan YLBHI terhadap pernyataan Presiden Jokowi tidak lepas dari rekam jejak pemerintah dalam menyikapi peristiwa pelanggaran HAM.

Kamis, 12 Jan 2023 20:51 WIB
YLBHI tantang pemerintah buktikan pelanggaran HAM tidak terulang

Perppu Cipta Kerja dinilai langgar konstitusi, tunjukkan watak otoriter Jokowi

Putusan MK, bilamana undang-undang melanggar konstitusi, wajib dikoreksi sesuai perintah MK.

Jumat, 30 Des 2022 20:49 WIB
Perppu Cipta Kerja dinilai langgar konstitusi, tunjukkan watak otoriter Jokowi

Soal Perppu Cipta Kerja, YLBHI mentahkan dalih perang Rusia-Ukraina

Bagi YLBHI, penerbitan Perppu Cipta Kerja justru bentuk pembangkangan, pengkhianatan, atau kudeta terhadap konstitusi.

Jumat, 30 Des 2022 20:45 WIB
Soal Perppu Cipta Kerja, YLBHI mentahkan dalih perang Rusia-Ukraina

RKUHP disahkan DPR, ini deretan pasal yang dinilai bermasalah

Pasal kolonial itu terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.

Selasa, 06 Des 2022 17:29 WIB
RKUHP disahkan DPR, ini deretan pasal yang dinilai bermasalah

YLBHI: Pemerintah masukkan delik pidana baru dalam RKUHP

Padahal, menurut YLBHI, masih banyak muatan pasal di RKHUP yang kontroversial.

Senin, 05 Des 2022 21:07 WIB
YLBHI: Pemerintah masukkan delik pidana baru dalam RKUHP

YLBHI desak tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kasus gagal ginjal akut

YLBHI meminta pemerintah untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan memaksimalkan sumber daya secara maksimum.

Selasa, 25 Okt 2022 19:04 WIB
YLBHI desak tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kasus gagal ginjal akut

YLBHI desak pengusutan dugaan pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan

YLBHI mengecam tindak represif aparat terhadap penanganan suporter dengan tidak mengindahkan berbagai peraturan, terkhusus implementasi prin

Minggu, 02 Okt 2022 16:59 WIB
YLBHI desak pengusutan dugaan pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan

YLBHI soroti pola penyiksaan dan rekayasa di kasus Brigadir J: Bukan pertama kali terjadi!

YLBHI menjelaskan bahwa prilaku penyiksaan ini kerap mendapat pembenaran dari pejabat atasan dengan berlindung pada kewenangan diskresi.

Jumat, 12 Agst 2022 22:02 WIB
YLBHI soroti pola penyiksaan dan rekayasa di kasus Brigadir J: Bukan pertama kali terjadi!

YLBHI beberkan faktor-faktor maraknya rekayasa kasus, termasuk pembunuhan Brigadir J

Terjadi 102 kasus kekerasan dan penyiksaan terhadap 1.088 korban di 17 wilayah sepanjang 2019-2021. 

Jumat, 12 Agst 2022 21:46 WIB
YLBHI beberkan faktor-faktor maraknya rekayasa kasus, termasuk pembunuhan Brigadir J

Pasal sangkaan di kasus Holywings dianggap tak tepat

Ada ketidaksesuaian antara tindakan Holywings dengan pasal pidana yang disangkakan aparat penegak hukum.

Selasa, 28 Jun 2022 19:45 WIB
Pasal sangkaan di kasus Holywings dianggap tak tepat

Insiden Wadas, Ganjar disebut lakukan pembohongan publik

Menurut YLBHI dan LBH Yogyakarta, kepolisian pun melakukan penyesatan informasi terkait kekerasan aparat terhadap warga Wadas.

Kamis, 10 Feb 2022 07:47 WIB
Insiden Wadas, Ganjar disebut lakukan pembohongan publik

Tangani 189 kasus kekerasan seksual selama 2021, YLBHI: Proses hukum tak berpihak pada korban

Dari segi pelaku, terbanyak kasus kekerasan seksual pada relasi dalam pacaran.

Jumat, 31 Des 2021 14:32 WIB
Tangani 189 kasus kekerasan seksual selama 2021, YLBHI: Proses hukum tak berpihak pada korban

Mediasi Luhut dengan Haris Azhar dan Fatia batal

Penyidik membatalkan mediasi karena Luhut Binsar Pandjaitan tengah menjalankan tugas kedinasan. 

Kamis, 21 Okt 2021 11:39 WIB
Mediasi Luhut dengan Haris Azhar dan Fatia batal

3 desakan Koalisi ke Jokowi soal 56 pegawai KPK

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pertanyakan apakah Presiden Jokowi sudah bertemu Ombudsman dan Komnas HAM terkait 57 pegawai KPK.

Rabu, 29 Sep 2021 20:16 WIB
3 desakan Koalisi ke Jokowi soal 56 pegawai KPK

Bersurat ke Jokowi, SAFEnet beberkan alasan Saiful Mahdi layak diberi amnesti

Saiful Mahdi adalah akademikus yang dijebloskan ke penjara selama tiga bulan di Lapas Klas 2 A Banda Aceh atas kasus UU ITE.

Kamis, 09 Sep 2021 09:47 WIB
Bersurat ke Jokowi, SAFEnet beberkan alasan Saiful Mahdi layak diberi amnesti

Koalisi dukung Bupati Sorong yang digugat perusahaan sawit

Tindakan Bupati Sorong Johny Kamuru dinilai wujud tanggung jawab dahulukan kepentingan masyarakat adat Papua.

Senin, 30 Agst 2021 12:23 WIB
Koalisi dukung Bupati Sorong yang digugat perusahaan sawit

Koalisi dukung Bupati Sorong yang digugat perusahaan sawit

Tindakan Bupati Sorong Johny Kamuru dinilai wujud tanggung jawab dahulukan kepentingan masyarakat adat Papua.

Senin, 30 Agst 2021 12:23 WIB
Koalisi dukung Bupati Sorong yang digugat perusahaan sawit
Selanjutnya