Polisi tetap usut aspek pidana kasus 5 calo bintara Polri
Penyidik tengah mengumpulkan alat-alat bukti tambahan.
Polri dinilai tidak pernah serius untuk berubah lebih baik
Alih-alih menindak, pendekatan yang diambil hanya sebatas memberi sanksi etik bagi lima calo bintara itu.
YLBHI tantang pemerintah buktikan pelanggaran HAM tidak terulang
Keraguan YLBHI terhadap pernyataan Presiden Jokowi tidak lepas dari rekam jejak pemerintah dalam menyikapi peristiwa pelanggaran HAM.
Perppu Cipta Kerja dinilai langgar konstitusi, tunjukkan watak otoriter Jokowi
Putusan MK, bilamana undang-undang melanggar konstitusi, wajib dikoreksi sesuai perintah MK.
Soal Perppu Cipta Kerja, YLBHI mentahkan dalih perang Rusia-Ukraina
Bagi YLBHI, penerbitan Perppu Cipta Kerja justru bentuk pembangkangan, pengkhianatan, atau kudeta terhadap konstitusi.
RKUHP disahkan DPR, ini deretan pasal yang dinilai bermasalah
Pasal kolonial itu terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.
YLBHI: Pemerintah masukkan delik pidana baru dalam RKUHP
Padahal, menurut YLBHI, masih banyak muatan pasal di RKHUP yang kontroversial.
YLBHI desak tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kasus gagal ginjal akut
YLBHI meminta pemerintah untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan memaksimalkan sumber daya secara maksimum.
YLBHI desak pengusutan dugaan pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan
YLBHI mengecam tindak represif aparat terhadap penanganan suporter dengan tidak mengindahkan berbagai peraturan, terkhusus implementasi prin
YLBHI soroti pola penyiksaan dan rekayasa di kasus Brigadir J: Bukan pertama kali terjadi!
YLBHI menjelaskan bahwa prilaku penyiksaan ini kerap mendapat pembenaran dari pejabat atasan dengan berlindung pada kewenangan diskresi.
YLBHI beberkan faktor-faktor maraknya rekayasa kasus, termasuk pembunuhan Brigadir J
Terjadi 102 kasus kekerasan dan penyiksaan terhadap 1.088 korban di 17 wilayah sepanjang 2019-2021.
Pasal sangkaan di kasus Holywings dianggap tak tepat
Ada ketidaksesuaian antara tindakan Holywings dengan pasal pidana yang disangkakan aparat penegak hukum.
Insiden Wadas, Ganjar disebut lakukan pembohongan publik
Menurut YLBHI dan LBH Yogyakarta, kepolisian pun melakukan penyesatan informasi terkait kekerasan aparat terhadap warga Wadas.
Tangani 189 kasus kekerasan seksual selama 2021, YLBHI: Proses hukum tak berpihak pada korban
Dari segi pelaku, terbanyak kasus kekerasan seksual pada relasi dalam pacaran.
Mediasi Luhut dengan Haris Azhar dan Fatia batal
Penyidik membatalkan mediasi karena Luhut Binsar Pandjaitan tengah menjalankan tugas kedinasan.
3 desakan Koalisi ke Jokowi soal 56 pegawai KPK
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pertanyakan apakah Presiden Jokowi sudah bertemu Ombudsman dan Komnas HAM terkait 57 pegawai KPK.
Bersurat ke Jokowi, SAFEnet beberkan alasan Saiful Mahdi layak diberi amnesti
Saiful Mahdi adalah akademikus yang dijebloskan ke penjara selama tiga bulan di Lapas Klas 2 A Banda Aceh atas kasus UU ITE.
Koalisi dukung Bupati Sorong yang digugat perusahaan sawit
Tindakan Bupati Sorong Johny Kamuru dinilai wujud tanggung jawab dahulukan kepentingan masyarakat adat Papua.
Koalisi dukung Bupati Sorong yang digugat perusahaan sawit
Tindakan Bupati Sorong Johny Kamuru dinilai wujud tanggung jawab dahulukan kepentingan masyarakat adat Papua.
Aksi laser dilaporkan KPK ke polisi, YLBHI: Ada keanehan
Asfinawati menyatakan, Ketua KPK Firli Bahuri memang tidak mau ada lembaga antisuap yang independen.
Pemerintah dinilai mengakali hukum PPKM darurat guna menghindari kewajiban
Pengetatan aktivitas warga untuk menekan penularan Covid-19 dengan kebutuhan pokok bukan dua hal yang berbeda.
YLBHI ungkap alasan bela pegawai KPK tak lolos TWK
Korupsi bukan hanya picu kemiskinan, namun juga berkaitan erat dengan demokrasi.
Ketua YLBHI: TWK KPK litsus model baru
Asfinawati berpendapat, pada dasarnya TWK adalah bagian dari pelemahan pemberantasan korupsi.
Materi sosialisasi RKUHP tak berubah, Aliansi tuntut pemerintah transparan
Aliansi Nasional Reformasi KUHP desak pemerintah buka pembahasan RKUHP secara transparan.
Kritik telegram Kapolri, YLBHI singgung kasus Novel Baswedan
Surat telegram Polri berpotensi menghalangi kerja jurnalistik.
