Komisi VII minta Bulog tidak obral janji soal normalisasi migor curah

Mulyanto mendapat laporan di pasar muncul berbagai merek baru migor kemasan.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. Foto: dpr.go.id

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta Bulog untuk tidak banyak berwacana dan obral janji terkait upaya normalisasi harga minyak goreng (migor) curah. Menurutnya,  Bulog sebaiknya langsung mempersiapkan distribusi migor curah dengan baik agar sampai ke tangan masyarakat yang berhak. 

"Bulog jangan melulu tenggelam pada birokrasi dan koordinasi antar kementerian," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (13/5).  

Mulyanto juga meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus mempercepat proses kerja Bulog ini. Termasuk pengaturan kebijakan teknis dan koordinasi serta penyiapan pendanaan sebagai modal kerja pembelian migor dari produsen. 

Pangkalnya, argometer kebijakan pelarangan ekspor crude palm oil (CPO) berjalan terus dengan harga mahal yang harus dibayar pemerintah.

"Amanat kepada Bulog kan sudah hampir tiga minggu, namun tata niaga migor curah di lapangan tidak memperlihatkan perubahan yang berarti. Migor curah masih langka dan harga masih jauh di atas HET. Menurut data PIHPS (pusat informasi harga pangan strategis) Nasional per (12/5), harga migor curah masih bertengger di angka Rp19.000 per kg dengan HET sebesar Rp15.500 per kg," ucap Wakil Ketua Fraksi PKS ini.