KPK tak bakal kejar data TWK ke pihak TNI AD dan BNPT

Komisi Pemberantasan Korupsi merasa tepat koordinasi sama BKN sesuai Sesuai Perkom 1 tahun 2021.

Sejumlah pegawai KPK saat mengadukan persoalannya ke Komnas HAM RI, Senin (25/5)/Foto Twitter @febridiansyah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bakal minta data dan informasi tes wawasan kebangsaan (TWK) ke Dinas Psikologi TNI AD dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Lembaga antirasuah merasa sudah tepat hanya koordinasi sama Badan Kepegawaian Negara atau BKN.

"Sesuai Perkom 1 tahun 2021 bahwa TWK dilaksanakan atas kerja sama KPK dengan BKN, maka KPK sudah tepat melakukan koordinasinya dengan BKN. Bukan langsung kepada instansi yang dilibatkan BKN," kata Pelaksana tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (24/6).

Menurut Ali, KPK telah berupaya memenuhi permintaan informasi TWK sebagaimana 30 surat yang sebelumnya diterima Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK. Adapun data yang dimintakan sekitar delapan poin dan komisi antikorupsi mengaku tak menguasai sepenuhnya.

"Kini BKN menyatakan bahwa informasi tersebut (selain hasil TWK) rahasia dan tersimpan sebagai dokumen di Dinas Psikologi TNI AD dan BNPT," ucapnya.

Ali menambahkan, dua instansi itu dilibatkan BKN untuk melakukan tes Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB-68), profiling, dan wawancara.