KPU tidak boleh setengah-setengah memerhatikan pengamanan siber
Ancaman siber terhadap pemilu itu muncul dalam berbagai bentuk dan seringkali ada di banyak yuridiksi.
Selama ini masih ada kesalahpahaman ihwal keamanan siber pemilu atau pilkada. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Nurul Amalia mengatakan, masih ada anggapan bahwa lembaga penyelenggara pemilu adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas keamanan siber dalam pemilihan.
Padahal, kata dia, ancaman siber terhadap pemilu itu muncul dalam berbagai bentuk dan seringkali ada di banyak yuridiksi. Oleh karena itu, Perludem mendukung adanya kolaborasi lintas sektor agar keamanan siber terjaga lebih baik lagi.
"Selama ini, ada kesalahpahaman bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu adalah lembaga yang utama atau bahkan satu-satunya yang bertanggung jawab atas keamanan siber dalam pemilihan," kata Nurul dalam diskusi daring, Minggu (19/7).
Kolaborasi lintas sektor dalam mengamankan ruang siber kepemiluan telah dilakukan banyak negara. Kebanyakan dari mereka, kata Nurul, melibatkan institusi negara, masyarakat sipil, dan partai politik sebagai gabungan kekuatan.
Sementara itu, terkait pelibatan parpol, Nurul mengaku, merasa relevan lantaran sebagai lembaga, mereka biasanya yang menjadi sasaran atau target besar serangan siber tersebut.