KSAD ingatkan Pangdam Jaya terkait kondisi Jakarta untuk pemerintah pusat

KSAD menyatakan Pangdam Jaya lebih berhubungan dengan presiden dibanding gubernur DKI Jakarta.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman saat memberikan amanat dalam apel persiapan pengamanan Pilkada Serentak 2020 di wilayah Kodam Jaya, Jumat (20/11/2020)/Foto kodamjaya-tniad.mil.id.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengingatkan, kegiatan Kodam Jaya/Jayakarta akan selalu termonitor pemerintah pusat. Sebab, hampir 60% kegiatan Kodam Jaya/Jayakarta terkait pemerintah pusat.

Dijelaskannya, 49% kegiatan lainnya bersama pemerintah daerah. 
Kegiatan Kodam Jaya/Jayakarta sendiri, kata dia, lebih banyak bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) daripada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Oleh karenanya, dia pun berpesan kepada Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto agar senantiasa mewaspadai perkembangan situasi di DKI Jakarta.
 
“Apabila Jakarta goyang, maka akan berpengaruh kepada seluruh wilayah lainnya di Indonesia,” ucapnya saat memimpin serah terima jabatan (Sertijab) Pangdam Jaya/Jayakarta di Mabes TNI AD, Selasa (11/01).

Untuk hari ini, sertijab dilakukan antara Mayjen TNI Mulyo Aji kepada Mayjen TNI untung Budiharto selaku Pangdam Jaya/Jayakarta.

“Saya percayakan kepada Mayjen TNI Untung untuk memimpin Kodam Jaya/Jayakarta, kendalikan seluruh prajurit. Ciptakan rasa aman dan tenteram serta tetap menyikapi setiap situasi, sehingga hal-hal dan langkah antisipasi bisa dilakukan sedini mungkin,” ujar Dudung. 

Ia meminta, Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto memberdayakan media untuk komunikasi dengan masyarakat. Sebab, setiap kegiatan yang bersinggungan dengan masyarakat akan berdampak positif bagi keterwakilan TNI Angkatan Darat di Jakarta.