Temui Mahfud, tokoh masyarakat minta Pulau Madura pisah dari Provinsi Jatim

Menurut Mahfud, kendala-kendala administratif harus segera diselesaikan. 

Menko Polhukam, Mahfud MD. Foto Antara/M. Risyal Hidayat

Wacana Pulau Madura menjadi provinsi terpisah dari Jawa Timur (Jatim) kembali bergulir. Sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi Madura menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (18/11).

Mereka meminta Mahfud memperjuangkan keinginan masyarakat Madura tersebut. "Kami mohon Bapak Profesor Mahfud MD bersama-sama mengawal. Kami juga minta kepada bapak profesor untuk menjadi figur utama proses Madura menjadi provinsi," kata Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, Ahmad Zaini dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11).

Dia menitipkan pesan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar infrastruktur pulau Madura diperhatikan. Terkhusus, pembangunan jalan lintas Madura perlu diperlebar atau dibuatkan jalan tol.

"Bapak Presiden itu membuat tol di seluruh Indonesia. Hanya Madura yang tidak dibuatkan tol, sedangkan jalannya sendiri sempit bapak tahu sendiri. Kami awal 2020 pernah mengajukan ke Bapak Presiden minta supaya dibuatkan jalan pintas atau jalan tol yang tandatangan kiai-kiai, tapi sampai sekarang belum ada proses," utur Zaini.

Untuk memenuhi persyaratan pemekaran, kata dia, saat ini tim Persiapan Pembentukan Provinsi Madura sedang menyiapkan pemekaran Kabupaten Pamekasan menjadi Kota Madya.