Satgas BLBI, peran Polri hanya beri arahan
Polri siap mendukung penuh pemerintah tangani kasus BLBI.
Kata Mahfud MD kenapa baru sekarang buru aset BLBI Rp110 T
Kasus BLBI menyangkut tiga rezim pemerintahan, dari era Soeharto hingga Megawati.
Mahfud MD ancam menyeret kasus BLBI ke ranah pidana
Menyeret ke ranah pidana di luar kasus Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, dan mantan Kepala BPPN, Syafruddin Tumenggung.
Ini pesan Mahfud MD kepada 184 kepala daerah terpilih
Kondisi daerah yang stabil sangat menentukan jalannya roda pemerintahan.
Cegah kongkalikong, Mahfud ajak KPK gabung SPPTTI
SPPTTI bertujuan mengintegrasikan data penanganan perkara pidana lintas kementerian/lembaga sehingga lebih transparan dan akuntabel.
Cegah kongkalikong, Mahfud ajak KPK gabung SPPTTI
SPPTTI bertujuan mengintegrasikan data penanganan perkara pidana lintas kementerian/lembaga sehingga lebih transparan dan akuntabel.
Mahfud soal Satgas BLBI tanpa KPK: Nanti dikira disetir
Pemerintah membentuk Satgas BLBI untuk memburu aset kasus BLBI senilai lebih dari Rp109 triliun
Buru aset kasus BLBI, Mahfud MD: Perlu kehati-hatian
Berdasarkan penghitungan Kemenkeu dan Kejagung, total nilai aset yang ditagihkan dalam kasus BLBI nyaris Rp110 triliun.
Pemerintah akan buru aset negara Rp108 triliun di kasus BLBI
Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI
LPSK bandingkan nasib korban terorisme dengan pelanggaran HAM berat
Negara dinilai lebih perhatikan penanganan tindak pidana terorisme dibanding pelanggaran HAM berat.
Demokrat KLB: Keputusan pemerintah buktikan fitnah AHY-SBY ke Moeldoko
Tudingan atas Moeldoko jadi aktor kudeta Partai Demokrat dinilai fitnah kejam.
Mahfud MD: Pemerintah bertindak cepat urus hukum administrasi Partai Demokrat
Pemerintah baru bekerja setelah ada laporan dokumen kubu KLB Deli Serdang.
Mahfud MD nilai konflik Partai Demokrat selesai secara hukum
Pemerintah menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko lantaran tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.
Demokrat AHY sedari awal yakin kepengurusan kubu Moeldoko ditolak
Demokrat kubu Moeldoko dinilai mustahil penuhi syarat diakui negara.
Ditolak Menkumham, Demokrat Moeldoko: No comment!
Demokrat kubu Moeldoko versi KLB Deli Serdang belum melengkapi berkas.
Pembangunan Papua tak efektif, Mahfud MD: Revisi UU Otsus, tingkatkan pengawasan
NKRI bakal mempertahankan Papua dengan segala biaya yang diperlukan.
Mahfud MD: Belum ada kaitan pelaku bom Makassar dengan penangkapan terduga teroris
Pemerintah memohon permakluman masyarakat jika aparat penegak hukum harus berhati-hati menetapkan jaringan pelaku.
Inpres Monumen PDRI hampir tuntas, Mahfud MD ingatkan pemerintahan lumpuh
Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara perlu dilanjutkan.
Komisi III sarankan temuan Tim Kajian UU ITE dilaporkan ke DPR
Revisi UU ITE harus menempuh kesepakatan pemerintah dan DPR.
Pagi-pagi, Mahfud MD-Hotman Paris bahas UU ITE
Hotman Paris Hutapea usul agar Pasal 27 ayat 3 UU ITE dihapus.
Isu presiden 3 periode, Mahfud MD sebut ada 3 kemungkinan
Pemerintah tidak ikut campur soal masa jabatan presiden tiga periode.
Bahas korupsi, Menko Polhukam sambangi Jaksa Agung
Mahfud MD menginstruksikan, penanganan perkara korupsi harus melihat ada atau tidaknya niat (mensrea) jahat pelaku.
Bahas korupsi, Menko Polhukam sambangi Jaksa Agung
Mahfud menginstruksikan, penanganan perkara korupsi harus melihat ada atau tidaknya niat (mensrea) jahat pelaku.
Menko Polhukam dan Jaksa Agung bahas korupsi Otsus Papua dan Aceh
Menurut Mahfud MD minta, penanganan perkara Otsus Papua dan Otsus Aceh dibagi agar lebih cepat selesai.
Kunjungi Kompolnas, Kapolri bahas Undang-Undang ITE
Ketua Kompolnas anggap konsep perubahan fungsi polsek masih belum matang.
