Melaut di Natuna, nelayan terkendala biaya

Dana operasional, terutama dibutuhkan untuk membeli bahan bakar minyak atau BBM.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang HSNITegal, Riswanto saat diwawancara di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/1/2020). Foto Akbar Ridwan

120 nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menegaskan kesiapannya untuk melaut di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Selain untuk mencari ikan, nelayan juga berkomitmen untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Intinya kami dari nelayan siap bahwasannya Natuna adalah bagian dari NKRI dan kami siap mengisi, kami siap berlayar di laut Natuna," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tegal, Riswanto di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Senin (6/1).

Kendati siap, Riswanto mengaku masih menunggu fasilitas dari pemerintah yang kini sedang dalam proses pendataan.  Adapun fasilitas yang dibutuhkan nelayan di antaranya dana operasional lantaran mereka memerlukan biaya besar untuk sampai ke perairan Natuna.

Dana operasional, terutama dibutuhkan untuk membeli bahan bakar minyak atau BBM. Terlebih subsidi BBM dibatasi hanya untuk kapal 30 GT ke bawah. Sementara nelayan dengan kapal di atas 30 GT, harus rela menambah biaya operasional dengan menebus BBM seharga industri.

"Dua (sampai) tiga bulan (dari Jawa ke Natuna) itu hampir Rp500 juta, kapasitas (kapal) 100 GT (gross ton) ke atas," sambungnya.