Menko PMK minta Pemkab Luwu Utara libatkan BNPB

Para korban banjir yang tinggal di pengungsian karena rumah rusak atau tenggelam akan diberikan bantuan sewa.

Tim dari PT Brantas Abipraya melakukan proses pembersihan Jalan Salawati Daud, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang masih tertutup material kayu dan lumpur (19/7/2020). Foto BNPB

Bencana banjir bandang melanda Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin (13/7). Imbasnya, puluhan rumah hanyut dan terendam lumpur, sejumlah fasilitas umum rusak, hingga menimbulkan korban Jiwa.

Berdasarkan laporan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriyani, hingga Jumat (31/7) siang, tercatat 38 orang meninggal dengan empat belum teridentifikasi. Sedangkan 10 orang masih dalam pencarian, 106 orang luka-luka, dan 1.755 orang masih tinggal di pengungsian.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, meminta pemerintah daerah bisa mempercepat proses penanganan banjir bandang dengan melibatkan BNPB dan kementerian/lembaga terkait.

“Mengenai rencana dari tahap-tahap apa yang akan ditempuh, mulai tanggap bencana sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, saya mohon ini betul-betul dimatangkan. Kalau itu bisa dipercepat akan lebih baik,” ujar Muhadjir saat Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Banjir Bandang Kabupaten Luwu Utara di Kantor Bupati Luwu Utara, Sulsel, Jumat (31/7).

Rencana pembangunan hunian sementara (huntara), kata dia, sebaiknya langsung dialihkan untuk pembangunan hunian tetap (huntap). Para korban banjir yang tinggal di pengungsian karena rumah rusak atau tenggelam akan diberikan bantuan sewa. Rumah sewa diharapkan menjadi tempat tinggal sementara sembari menunggu proses pembangunan huntap.