Menko PMK minta Pemkab Luwu Utara libatkan BNPB

Bencana banjir bandang melanda Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin (13/7). Imbasnya, puluhan rumah hanyut dan terendam lumpur, sejumlah fasilitas umum rusak, hingga menimbulkan korban Jiwa.

Berdasarkan laporan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriyani, hingga Jumat (31/7) siang, tercatat 38 orang meninggal dengan empat belum teridentifikasi. Sedangkan 10 orang masih dalam pencarian, 106 orang luka-luka, dan 1.755 orang masih tinggal di pengungsian.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, meminta pemerintah daerah bisa mempercepat proses penanganan banjir bandang dengan melibatkan BNPB dan kementerian/lembaga terkait.

“Mengenai rencana dari tahap-tahap apa yang akan ditempuh, mulai tanggap bencana sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, saya mohon ini betul-betul dimatangkan. Kalau itu bisa dipercepat akan lebih baik,” ujar Muhadjir saat Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Banjir Bandang Kabupaten Luwu Utara di Kantor Bupati Luwu Utara, Sulsel, Jumat (31/7).

Rencana pembangunan hunian sementara (huntara), kata dia, sebaiknya langsung dialihkan untuk pembangunan hunian tetap (huntap). Para korban banjir yang tinggal di pengungsian karena rumah rusak atau tenggelam akan diberikan bantuan sewa. Rumah sewa diharapkan menjadi tempat tinggal sementara sembari menunggu proses pembangunan huntap.

“Daripada membuang waktu saya kira bisa langsung dibangun huntap karena lokasi huntara juga sama dengan lokasi huntap yang akan dibangun. Tenaganya tetap tetapi pekerjaannya berubah, toh lama atau cepat anggarannya sama saja,” tutur Muhadjir.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan fasum juga harus diutamakan. Sebab, memengaruhi pemulihan infrastruktur lain. Infrastruktur dan fasum tersebut meliputi kerusakan jalan sepanjang 51.755 kilometer, jembatan 985 meter, irigasi 3 unit, drainase 43.688 meter, jaringan transmisi PDAM 2.305 meter, jaringan distribusi PDAM 4.470 meter, sambungan rumah 1.200 meter. Lalu, fasilitas ibadah 25 unit, kantor pemerintahan 10 unit, faskes tiga unit, dan fasilitas pendidikan 25 unit.

Disisi lain, Muhadjir meminta agar penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan. Khususnya,  di pengungsian. Ia mewanti-wanti untuk menjaga agar lokasi pengungsian tidak akan menjadi klaster baru penularan Covid-19.

Dinas Kesehatan setempat diminta menyediakan obat dan vitamin. Juga memeriksa suhu maupun rapid test bagi para pengungsi dan pengunjung.

“Mohon sebelum terjadi ini bisa kita antisipasi. Trauma healing juga agar dipisah jangan terlalu banyak, sebaiknya di luar ruangan karena kita tahu sekarang ini penularan Covid banyak terjadi di ruangan tertutup, ber-AC dan kurang ventilasi,” ucapnya.