PBNU dorong masyarakat awasi pemerintah agar tak otoriter
Produk legislasi sapu jagad yang dibahas DPR dinilai tidak berpihak pada kemaslahatan masyarakat.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong masyarakat sipil terlibat aktif mengontrol pemerintah agar tidak timbul kesewenang-wenangan alias otoriter melaui produk kebijakan yang dilahirkan.
"Pada dasarnya NU mendorong supaya ada kontrol masyarakat sipil terhadap pemerintah, dan juga upaya untuk menekan pemerintah ini agar tidak bertindak semaunya saja," kata Wakil Sekretaris Lembaga Dakwah PB NU, Saifullah Amin dalam pertemuan dengan elemen masyarakat Gerakan Untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) di Gedung PB NU, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).
Kontrol sosial masyarakat sipil, jelas Amin, memiliki peranan penting guna mencegah lahirnya kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok elit tertentu dan mengesampingkan kepentingan masyarakat luas.
"Warga Nahdliyin mendorong agar pemerintah tetap dikontrol dan diawasi terkait kebijakan-kebijakan mereka agar pemerintah bersama dengan parlemen tidak mengeluarkan kebijakan yang nanti pada gilirannya justru menyengsarakan rakyat dan menjauhkan rasa keadilan bagi bangsa ini," ungkapnya.
Menurutnya, banyak aktivis NU yang menyuarakan keprihatinan tentang munculnya wacana-wacana yang berdampak terhadap mundurnya demokrasi. Dia lalu menyinggung tentang rancangan undang-undang omnibus law.