Petitum Presiden dalam uji Formil Perppu Cipta Kerja menjadi UU
Pembentukan Perppu Cipta Kerja dianggap sesuai aturan yang berlaku.

Kenapa UU Cipta Kerja penting untuk Indonesia?
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyambut baik UU Cipta kerja.

UU Cipta Kerja diyakini tingkatkan indeks kemudahan berbisnis di Indonesia
Kemudahan berbisnis di Indonesia masih kalah jauh dengan negara Asean lainnya.

Perppu disahkan jadi UU Cipta Kerja demi warga negara dapatkan pekerjaan layak
Rahmad menilai wajar adanya penolakan di sana sini terkait pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang tersebut.

Politikus PKS desak Jokowi keluarkan RUU Pencabutan Perppu Cipta Kerja
Diketahui, Perppu Cipta kerja diterbitkan oleh Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022.

Pimpinan DPR rapat bahas nasib RUU PPRT dan Perppu Pemilu
RUU PPRT dan Perppu Cipta Kerja dipastikan tidak ditunda.

DPR belum sahkan Perppu Cipta Kerja dalam rapat paripurna, ini alasannya
Dalam rapat pleno itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Demokrat menolak Perppu Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna.

Kemenaker apresiasi Baleg DPR sepakati Perppu Cipta kerja menjadi undang-undang
Kemenaker telah melakukan sosialisasi Perppu Cipta Kerja ini dengan intens.

Pakar: Perppu Ciptaker jadi solusi agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan
Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto dalam webinar menyampaikan, masalah ciptaker memerlukan perhatian serius.

Presiden Partai Buruh klaim besok puluhan ribu buruh bakal kepung Istana Merdeka
Polri mengingatkan para buruh untuk menghindari masuknya para penyusup dalam aksi unjuk rasa penolakan Perppu Cipta Kerja pada Sabtu.

Urgensi penerbitan Perppu Ciptaker jadi pertimbangan DPR
Baleg akan mengkaji terlebih dahulu sebelum DPR menyatakan persetujuan atau penolakan.

Kontroversi pekerja outsourcing dan formula upah di Perppu Cipta Kerja
Formula pengupahan dan soal pekerja outsourcing di Perppu Cipta Kerja diprotes buruh dan pengusaha. Kemenaker mengklaim akomodatif.

Perppu Ciptaker diklaim untuk kepentingan rakyat dan negara
Tujuan Perppu ini antara lain membuka lapangan kerja yang lebih luas dan menyederhanakan proses birokrasi.

Alasan penerbitan Perppu Cipta Kerja dianggap omong kosong
Managing Director PEPS, Anthony Budiawan mengatakan, alasan itu terlalu dibuat-buat dan manipulatif.

MK dinilai tidak berwenang menguji Perppu Cipta Kerja
Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini, salah satu syarat menjadi hakim MK itu adalah negarawan yang memahami konstitusi.

KSP sebut Perppu Cipta Kerja sesuai aspirasi publik
Edy mengatakan, pemerintah tidak mungkin mengorbankan kesejahteraan sosial buruh.

Anggota Komisi VII DPR nilai Perppu Cipta Kerja sebagai solusi
Penerbitan Perppu Cipta Kerja dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi ekonomi global.

Menaker Ida Fauziyah jawab masalah ketenagakerjaan di Perppu Cipta Kerja
Terdapat empat substansi yang disempurnakan dalam Perppu Cipta Kerja. Hal-hal yang belum diatur di UU Cipta Kerja disempurnakan.

Apindo juga soroti Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Pelaku usaha soroti Perppu tentang Cipta Kerja yang telah menghapus pengaturan alih daya pada Pasal 64.

Nasib Perppu Cipta Kerja di tangan DPR, Dasco: Kita belum mempelajari
Perppu Cipta Kerja saat ini menunggu pengesahan DPR setelah dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokow) beberapa hari lalu.

Pemerintah didesak cabut ketentuan libur 1 hari di Perppu Ciptaker
Partai Buruh menilai ada kecerobohan dari pemerintah terkait penyusunan kebijakan ini.

Politikus Demokrat prediksi Perppu Cipta Kerja ditolak DPR
Perppu Cipta Kerja diprediksi sulit mendapat persetujuan. Partai politik di DPR tidak ingin ditinggalkan pemilih.

Politikus PAN bela Jokowi soal Perppu Cipta Kerja
Guspardi menilai alasan yang dikemukakan pemerintah cukup logis dan wajar.

Polemik Perppu Cipta Kerja dianggap wajar oleh Jokowi
Bagi Jokowi, yang terpenting ialah semua kebijakan dan regulasi yang diterbitkan bisa dijelaskan.

Politikus PKS sebut Perppu Cipta Kerja inkonsisten dengan putusan MK
Kurniasih mengingatkan, selain bermasalah pada sisi subtansi, proses pembentukan UU Cipta Kerja juga bermasalah.
