Kepala daerah harus berani melarang warganya mudik lebaran

Mudik bisa menjadi penularan Covid-19 secara masif.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kiri) memberi salam pada sejumlah pejabat saat tiba di Griya Agung Palembang, Sumsel, Sabtu (21/3). Kedatangan Mendagri itu untuk memimpin Rapat Kerja Penanggulangan Covid-19 yang diikuti para kepala daerah tingkat II se-provinsi Sumsel. Foto Antara/Feny Selly/pras.

Masyarakat dimita tidak mudik lebaran tahun ini. Hal tersebut, dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya penyebaran coronavirus atau Covid-19 yang terus meningkat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi, kepala daerah yang mengimbau warganya tidak mudik lebaran. Hal tersebut, sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Mantan Kapolri itu menilai, positif terobosan Ganjar yang langsung komunikasi dan kerja sama dengan daerah asal mudik, seperti Jabodetabek dan wilayah Jawa Barat. Hal ini, tentu tidak lepas sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

"Tentu dalam tingkat implementasi, kami paham juga bahwa upaya tersebut tidak berarti akan mampu mencegah arus mudik secara total keseluruhan," ujar Tito dalam keterangan resmi yang disampaikan Staf Khususnya Kastorius Sinaga, Jakarta, Kamis (26/3).

Menurut Tito, langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah bersama stakeholder lainnya adalah pelarangan atau pembatasan super ketat. Sebab, mudik bareng biasanya dilakukan perusahaan, pemerintah daerah (pemda), kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat.