Pemerintah didorong petakan organisasi intoleran

Hal ini mesti dilakukan lantaran bakal membahayakan ke depannya.

Sejumlah pengunjuk rasa berunjuk rasa menolak kegiatan jemaat Ahmadiyah di depan Masjid Al-Hidayah yang telah disegel di Sawangan, Kota Depok, Jabar, Jumat (24/2/2017). Foto Antara/Indrianto Eko Suwarso

Pengamat terorisme, Al Chaidar Abdurrahman Puteh, mendorong pemerintah memetakan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang intoleran dan berpotensi menyimpang dari konstitusi dan mana yang masih di jalur NKRI.

"Sangat perlu (dibuat pemetaan) bahkan pemerintah harus membuat daftar organisasi teroris dan juga daftar organisasi intoleran," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/12).

Menurutnya, pemerintah pun perlu menyusun daftar organisasi fundamentalis. Kemudian, memperketat perizinan sebuah organisasi untuk mengatasi ormas intoleran. "Iya, harus diperketat."

Pernyataan senada disampaikan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, dalam kesempatan terpisah. Baginya, pemerintah perlu mengevaluasi ormas yang berbasis intoleran. 

"Bukan hanya ormas sebenarnya, tapi pada tataran-tataran yang sifatnya tafsir-tafsir agama, kelompok-kelompok kajian, maupaun juga gerakan-gerakan tersembunyi melalui lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga intelektual. Itu memang harus lebih dicermati, lebih cermat lagi oleh pemerintah," paparnya.