Pemerintah didorong petakan organisasi intoleran

Pengamat terorisme, Al Chaidar Abdurrahman Puteh, mendorong pemerintah memetakan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang intoleran dan berpotensi menyimpang dari konstitusi dan mana yang masih di jalur NKRI.

"Sangat perlu (dibuat pemetaan) bahkan pemerintah harus membuat daftar organisasi teroris dan juga daftar organisasi intoleran," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/12).

Menurutnya, pemerintah pun perlu menyusun daftar organisasi fundamentalis. Kemudian, memperketat perizinan sebuah organisasi untuk mengatasi ormas intoleran. "Iya, harus diperketat."

Pernyataan senada disampaikan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, dalam kesempatan terpisah. Baginya, pemerintah perlu mengevaluasi ormas yang berbasis intoleran. 

"Bukan hanya ormas sebenarnya, tapi pada tataran-tataran yang sifatnya tafsir-tafsir agama, kelompok-kelompok kajian, maupaun juga gerakan-gerakan tersembunyi melalui lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga intelektual. Itu memang harus lebih dicermati, lebih cermat lagi oleh pemerintah," paparnya.

Dia berpendapat, banyak sekali tafsir-tafsir agama yang bersifat eksklusivisme yang bermuara pada intoleran. Tafsir mengharamkan musik dan menganggap semua transaksi keuangan di bank riba, misalnya.

"Seperti inilah yang memang harus dikikis habis oleh pemerintah apalagi yang sudah jadi lembaga, menjadi entitas seperti ormas. Ini justru memang harus ditelisik jauh lebih dalam lagi," jelasnya.

"Kalau memang sudah mengarah pada intoleran, satu-dua kali gerakan-gerakan intoleransi, saya kira, memang pemerintah harus membekukan izinnya paling tidak atau memberikan surat peringatan," imbuhnya.

Islah menyatakan demikian mengingat gerakan-gerakan ideologis yang bersifat kelembagaan akan membahayakan. Dicontohkannya dengan sejarah revolusi bolshevik di Rusia yang membesar lantaran dibiarkan, padahal mulanya hanya beranggotakan enam orang.

"Artinya, memang pemerintah tidak boleh diam terhadap ormas-ormas yang melembagakan dirinya lalu kemudian menggunakan gerakan-gerakan yang katanya amar ma'ruf tapi dengan cara-cara yang munkar. Ini memang harus diperhatikan, mau lembaga-lembaga yang bersifat keagamaan etnis atau apa pun yang bersifat identitas. Ini paling bahaya," tutupnya.