Pemerintah segera kirim surpres omnibus law ke DPR
Rencananya usai parlemen mengesahkan Prolegnas Prioritas 2020.
Pemerintah segera menerbitkan Surat Presiden (Surpres) tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dan Perpajakan. Setidaknya usai DPR mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.
"Pekan depan, yaitu Selasa (20/1), DPR melaksanakan paripurna. Kalau itu diserahkan, maka pemerintah akan memasukkan dua surpres," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ombibus Law Cilaka dan Perpajakan rampung dalam 100 hari kerja pemerintahan periode keduanya. Jatuh pada 28 Januari 2020.
Terdapat 82 undang-undang dan 1.194 pasal yang akan diselaraskan dengan Omnibus Law Cilaka. Beleid itu, akan memuat 11 klaster. Sedangkan Omnibus Law Perpajakan, bakal menyelaraskan tujuh undang-undang dan 28 pasal. Juga memuat enam klaster.
Yasonna berharap, draf dan naskah akademis RUU Omnibus Law selesai pada akhir pekan ini. Keduanya menjadi prioritas pemerintah untuk segera disahkan.