Pemilihan Wagub DKI: Warga khawatirkan politik transaksional
Berdasarkan penelitian Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan, 68% warga DKI khawatir terjadi politik transaksional dalam pemilihan wagub.
Peneliti Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan Hafidz Muftisany mengemukakan bahwa 68% warga ibu kota khawatir terjadinya politik transaksional dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, proses penentuan wagub akan dilakukan secara tertutup di DPRD.
Hafidz menjelaskan, kekhawatiran muncul karena trauma masa lalu di era Orde Baru, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Di lain sisi, ada 24% yang ragu tidak terjadi politik transaksional dan hanya 8% yang yakin tidak terjadi politik transaksional. Hasil tersebut berdasarkan survei Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan pada 9-16 Februari 2020.
"Temuan kami yang jadi catatan, mayoritas di angka 68% warga khawatir politik transaksional ketika proses pemilihan di DPRD. Kita punya trauma masa lalu di Orde Baru tentang pemilihan kepala daerah lewat DPRD," kata Hafidz dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (22/2).
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dani Anwar mengatakan wajar apabila masyarakat khawatir terjadinya politik transaksional, misal politik uang.