Sudah 19 tahun, pengangguran dan kemiskinan masih membayangi Banten

keberhasilan pemprov membangun dunia pendidikan, meningkatkan infrastruktur dan SDM belum berbanding lurus dengan tingkat pengangguran

Gubernur Banten Wahidin Halim. Alinea.id/Khaerul Anwar

Provinsi Banten sudah menginjak usia ke-19. Di usia tersebut, pengangguran dan kemiskinan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dan solusi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten tertinggi kedua se-Indonesia, yakni sebesar 7,58% atau 465.800 orang. Padahal angka rata-rata nasional hanya sebesar 5,34%.

Menurut tingkat pedidikan, lulusan SMK paling mendominasi TPT di Indonesia. TPT yang berasal dari pendidikan SMK sebesar 11,24%, lulusan SMA sebesar 7,95%, lulusan Diploma I/II/III sebesar 6,02%, lulusan universitas sebesar 5,89%, lulusan SMP sebesar 4,80%, dan sekolah dasar (SD) sebesar 2,43%.

Angka kemiskinan di Provinsi Banten pada triwulan I-2019 sebesar 5,25%, sedangkan rata-rata nasional sebesar 9,66%. Dengan capaian angka kemiskinan sebesar itu, menempatkan posisi Provinsi Banten pada urutan ke-5 tertinggi se-Indonesia.

"Angka pengangguran menurun dari 8,52% namun pengangguran terbuka masih cukup besar, yakni 7,58% jauh dari angka nasional sebesar 5,34%," kata tokoh masyarakat Banten Syibli Sarjaya saat pidato di sidang Paripurna Istimewa HUT Ke-19 Banten di Aula DPRD Banten, Jumat (4/10).