Penggunaan influencer dinilai pengkhianatan terhadap insan pers
Seharusnya, pemerintah membangun ekosistem yang utuh untuk pers guna memajukan demokrasi.
Penggunaan anggaran untuk influencer oleh pemerintah dinilai suatu bentuk pengkhianatan terhadap pembangunan insan pers yang sehat. Hal tersebut disampaikan politikus PKS Mardani Ali Sera.
"Kami lihat langkah membangun influencer, langkah mengalokasikan dana ini, buat saya satu penghianatan terhadap wujud membangun pers yang lebih sehat," kata Mardani, dalam diskusi bertajuk "Masihkah Pers Berkontribusi Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia," yang digelar secara virtual, Selasa (1/9).
Diketahui, penggunaan influencer oleh pemerintah terendus oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Dari temuannya, setidaknya Rp90,45 miliar anggaran dialokasikan pemerintah untuk influencer.
Data tersebut, merupakan belanja pemerintah dari tahun 2017-2020 yang dihimpun ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Anggota MPR RI ini mengaku, merasa sedih terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak memandang pers sebagai suatu ekosistem yang utuh. "Makanya, ketika insan pers dapat bantuan, ya saya, agak khawatir bisa jadi ini semacam sogokan," tutur dia.