Penyelesaian konflik Papua harus mengedepankan dialog
Namun demikian, aparat penegak hukum di Papua dan Papua Barat harus bertindak tegas terhadap para pelaku anarkistis.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, mengatakan penyelesaian konflik Papua harus mengedepankan tindakan persuasif. Caranya, dengan mengembangkan dialog bersama tokoh agama, tokoh adat, dan para pihak terkait, sehingga mengurangi terjadinya korban akibat tindakan represif oleh aparat keamanan polisi dan TNI.
“Saya juga berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Tanah Papua segera pulih, sehingga mendukung program percepatan pembangunan yang telah digagas Presiden Joko Widodo untuk kesejahteraan masyarakat paling timur NKRI," kata Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP itudi Biak Numfor pada Senin (2/9).
Komarudin mengaku dirinya yang merupakan anggota DPR dari Dapil Papua diutus langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk berdialog dengan tokoh agama, tokoh adat, perempuan, pemuda, dan ormas keagamaan dipandu moderator Bupati Biak Herry Ario Naap dalam upaya meredam konflik sosial terjadi di beberapa daerah Provinsi Papua.
Namun demikian, dia meminta kepada aparat penegak hukum di Papua dan Papua Barat bertindak tegas terhadap para pelaku aksi anarkistis, karena dampaknya dirasakan sebagian besar masyarakat di wilayah timur Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Pelaku harus ditindak tegas sesuai dengan aturan hukum," kata Komarudin.