Pernyataan antarpejabat terkait PSBB seperti orang galau

Perlu ada perbaikan pola komunikasi di tataran pemerintah untuk memberi rasa aman bagi masyarakat.

Seorang juru parkir berada samping spanduk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beton Jalan Hos Cokroaminoto, Tegal, Jawa Tengah, Kamis (7/5).Foto Antara/Oky Lukmansyah

Pernyataan pejabat pemerintah terkait upaya percepatan penanganan Covid-19 dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dinilai tidak konsisten dan saling bertabrakan.

Anggota Komisi IX DPR Bukhori Yusuf mengatakan, di satu sisi Presiden Jokowi meminta pergerakan orang dibatasi dengan PSBB, agar tidak terjadi transmisi orang dari satu kota ke kota lain, namun di sisi lain pernyataan para menteri justru berkebalikan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi misalnya, kembali memperkenankan moda transportasi beroperasi mengangkut penumpang, dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan.

"Saya melihat ini pemerintah lagi galau. Itu kenapa statement Presiden, Menhub dan bu Brian (staf presiden) beda-beda," katanya dalam diskusi online "Dilema Jokowi Ekonomi atau Pandemi", Minggu (10/5). 

Lebih lagi, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melontarkan pernyataan yang lain, terkait relaksasi aturan PSBB untuk menghindari stres bagi masyarakat.