Perombakan ribuan pejabat DKI dinilai berbau politis
Kesan politis itu tampak pada keputusan Anies yang mendemosi sampai ke jajaran lurah.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menanggapi miring kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang merombak besar-besaran posisi pejabat di Pemprov DKI. Menurutnya, ada motif politik di balik perombakan 1.125 pejabat tersebut.
Kesan politis itu, menurut Prasetio, tampak pada keputusan Anies yang mendemosi sampai ke jajaran lurah. Meski itu hak diskresi gubernur, ia mempertanyakan kelayakan dan dampak psikologis ketika seorang lurah diturunkan jabatannya menjadi sekertaris lurah. Begitu pun yang terjadi pada posisi sejumlah camat.
“Ini aneh buat saya, dan setelah saya pelajari kok lokasi tempat-tempatnya berbau politis,” ujarnya.
Padahal, menurut Prasetio, sejumlah lurah dan camat yang didemosi Anies berkinerja baik. Kriteria itu dilihat dari parameter keberhasilannya menjaga lingkungan berdasarkan keindahan, kenyamanan, dan keamanan. Dengan pencapaian itu, dia menilai wajar bila muncul persepsi negatif atas perombakan pejabat di DKI.
Terlebih, kata politikus PDI Perjuangan itu, ada keterlibatan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam menilai kinerja jajaran lurah dan camat. Sementara TGUPP di pemerintahan Anies diisi oleh orang-orang non-PNS.