Perombakan ribuan pejabat DKI dinilai berbau politis

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menanggapi miring kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang merombak besar-besaran posisi pejabat di Pemprov DKI. Menurutnya, ada motif politik di balik perombakan 1.125 pejabat tersebut.

Kesan politis itu, menurut Prasetio, tampak pada keputusan Anies yang mendemosi sampai ke jajaran lurah. Meski itu hak diskresi gubernur, ia mempertanyakan kelayakan dan dampak psikologis ketika seorang lurah diturunkan jabatannya menjadi sekertaris lurah. Begitu pun yang terjadi pada posisi sejumlah camat.

“Ini aneh buat saya, dan setelah saya pelajari kok lokasi tempat-tempatnya berbau politis,” ujarnya.

Padahal, menurut Prasetio, sejumlah lurah dan camat yang didemosi Anies berkinerja baik. Kriteria itu dilihat dari parameter keberhasilannya menjaga lingkungan berdasarkan keindahan, kenyamanan, dan keamanan. Dengan pencapaian itu, dia menilai wajar bila muncul persepsi negatif atas perombakan pejabat di DKI.

Terlebih, kata politikus PDI Perjuangan itu, ada keterlibatan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam menilai kinerja jajaran lurah dan camat. Sementara TGUPP di pemerintahan Anies diisi oleh orang-orang non-PNS.

“Maka itu kasian orang sudah kerja bagus. Lurah, camat ini kan birokrat, dia meniti karir dari bawah sampai atas apa bisa dinilai oleh orang bukan PNS. Jangan ada dendam politik lah, Pilkada sudah selesai," ujar Pras.

Terkait tudingan Prasetio itu, Anies menepisnya. Anies menyebut pernyataan Prasetio tak berdasar. Mengingat, kebijakan perombakan besar-besaran pejabat di lingkungan DKI Jakarta baru dilakukannya saat ini. Sementara Pilkada DKI Jakarta yang memenangkan dirinya berlangsung pada 2017. 

"Pilkada itu kapan ya, sekarang tahun 2019, nah itu sudah terjawab langsung. Kalau misalnya urusan Pilkada ya saat itu lah, ini kan tidak, ini soal kinerja tahunan," kata Anies.

Sebagai Gubernur DKI, Anies menegaskan, dirinya memiliki kewenangan penuh untuk merotasi, memutasi, bahkan mendemosi jajaran di bawahnya dalam rentang enam bulan setelah resmi dilantik.

Lurah dan Camat Tak Pernah Diberi Tahu

Perombakan jabatan terhadap 1.125 pejabat dilangsungkan di halaman Balai Kota Jakarta, Senin (25/2). Dari ribuan pejabat, 15 orang di antaranya mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dengan status eselon II. Kemudian, sebanyak 274 orang menjabat administrator atau pejabat eselon III atau setara camat. Lalu sebanyak 836 orang menjabat pengawas atau pejabat eselon IV setara lurah.

Anies menyampaikan, perombakan pejabat eselon IV atau lurah dilakukan dengan mempertimbangkan banyak faktor yang berkaitan dengan kinerja. Faktor aduan soal pungli juga jadi catatan. Sebelum merombaknya, Anies memastikan pejabat yang kinerjanya bermasalah akan dipanggil terlebih dahulu oleh atasannya untuk diberi pengarahan dan pembinaan.

Dikonfirmasi terpisah, Lurah Lenteng Agung, Satia, mengatakan dirinya telah dicopot dari jabatannya sebagai lurah. Setelah dicopot, Satia mengaku tidak mengetahui penempatan tugas selanjutnya untuk dirinya.  

Hal yang sama juga dirasakan oleh Tomy Fudirhatono, Camat Cilandak. Tomy mengaku sampai saat ini belum mengetahui penempatan tugasnya saat ini setelah dicopot dari jabatannya. "Belum tahu nih saya," kata Tomy.

Begitu pun Camat Pancoran, Hery Gunara. Ia hanya mengetahui dirinya dicopot oleh Anies Baswedan tak secara langsung. Selain tak tahu ke mana akan dipindahkan, sejak awal Herry juga tak tahu mengenai kesalahannya hingga akhirnya ia dicopot. 

"Belum tahu juga salahnya apa, tidak ada teguran atau apa," ujar Herry.