Persoalan global berdampak lokal jadi tantangan pemda

Sistem politik yang lebih banyak menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah (pemda) atau desentralisasi dinilai bukan hanya keniscayaan politik pascareformasi 1998. Namun suatu keharusan karena pemda semakin dituntut mampu menghadapi persoalan yang sifatnya global dengan dampak lokal. Misalnya, perubahan iklim.

“Yang bisa kita rasakan baru-baru ini, siklon tropis Seroja di NTT. Karakternya sama dengan masalah global. Perubahan iklim. Tetapi, merusak pembangunan, menurut kita menyelesaikannya secara lokal,” ujar Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte dalam diskusi 'Pentahelix dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Kota di Indonesia', Selasa (25/5).

Ke depan, bencana alam akibat perubahan iklim akan semakin banyak terjadi. Untuk itu, pemda pada tingkat kabupaten/kota harus mampu memulihkannya dan mempersiapkan diri. Persoalan perubahan iklim, jelas Vermonte, juga berkelindan dengan persoalan politik dan pengambilan kebijakan.

Menurutnya, para kepala daerah harus bisa memahami dampak perubahan iklim terhadap pembangunan dan masyarakat. Juga perlu terbuka dalam berpikir sehingga dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak.  Apalagi, jelasnya, nyaris semua tempat di Indonesia tergolong rawan bencana alam.

Dampak bencana alam pun dapat melumpuhkan ekonomi, sosial, dan bahkan kultural suatu daerah. Berdasarkan berbagai pengalaman kebencanaan di Indonesia, kata dia, para kepala semestinya dapat mempertimbangkan kebijakan terkait mitigasi bencana.