PKS: Kebijakan new normal tidak masuk akal

Kasus Covid-19 di Indonesia masih sangat tinggi dan mengkhawatirkan.

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri), Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz (keempat kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan pers seusai meninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di Stasiun MRT Bundaraan HI, Jakarta, Selasa (26/5). Foto Antara/Sigid Kurniawan/POOL/foc.

Kebijakan penerapan new normal dinilai terlalu dini. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani menegaskan, menolak rencana memulai tatanan hidup baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Netty, kebijakan new normal belum tepat ditetapkan di Tanah Air. Mengingat, kasus Covid-19 di Indonesia masih sangat tinggi dan mengkhawatirkan.

"Kebijakan new normal ini harus ditolak, karena sangat terburu-buru dan mengkhawatirkan. Kasus Covid-19, di negara kita juga masih tinggi dan belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan. Data per Selasa 26 Mei 2020, ada 415 kasus baru dengan total 23.165 pasien positif di seluruh Indonesia, " kata Netty, dalam keterangan resminya, Rabu (27/5).

Netty mengungkapkan, seharusnya new normal sebagaimana yang disampaikan WHO jangan ditangkap secara separuh-separuh oleh pemerintah. Pasalnya,  WHO juga memberikan penekanan, bahwa kebijakan new normal itu hanya berlaku bagi negara yang sudah berhasil melawan Covid-19, seperti China, Vietnam, Jerman, Taiwan, dan negara lainnya.

Merujuk syarat dari WHO itu, Netty menegaskan, Indonesia belum bisa menerapkan kebijakan tersebut. Selain itu, politikus perempuan PKS itu menyebut, bahwa selama ini penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah sangat berantakan, baik dari segi pencegahan maupun pengendalian.