PKS kritik lemahnya koordinasi pemerintah soal konsesi lahan di IKN
Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada sebanyak 73.584 hektare konsesi tambang batu bara di wilayah IKN.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, menyoroti perihal masih adanya lahan konsensi tambang di wilayah yang akan dijadikan Ibu Kota Negara (IKN).
Dia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif , Menteri Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berkoordinasi secara intensif. Menurutnya, ini hal penting yang perlu segera diakukan untuk memperjelas duduk perkara perpindahan IKN.
"Perpindahan IKN ini secara hukum harus ditunda pelaksanaannya hingga masalah ini benar-benar jelas. Masa ibu kota negara dibangun di lahan milik orang. Ibaratnya mau buka warung tapi lapaknya masih punya orang lain. Sangat tidak elok," kata Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (28/1).
Mulyanto menegaskan, kisruh lahan konsensi ini menandakan ada masalah di tahap pembahasan RUU IKN. Di internal pemerintahan sendiri terjadi miskomunikasi antar-kementerian terkait, menandahkan lemahnya koordinasi.
"Kejadian ini semakin menguatkan alasan PKS menolak UU IKN. PKS menilai ada banyak hal yang dipaksakan. Dan bila ini diteruskan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari," ujar politikus PKS ini.