PKS sebut Indonesia tidak berdaulat di bidang farmasi
Pernyataan ini merespons perjanjian pembelian bulk vaksin Covid-19 dengan Sinovac dalam angka fantastis.
Indonesia dianggap tidak berdaulat di bidang farmasi lantaran meneken perjanjian pembelian bulk vaccine melalui Preliminary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Production of Covid -19 Vaccine dengan perusahaan asal China, Sinovac.
"Perjanjian ini menunjukan bahwa Indonesia tidak berdaulat dalam bidang farmasi," ujar Anggota Komisi I DPR, Sukamta, dalam keterangannya, Jumat (28/8).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan demikian dua alasan. Pertama, alokasi dana yang besar diberikan perusahaan produsen vaksin karena melihat potensi bisnis yang menguntungkan dengan Indonesia, sehingga diprioritaskan.
Indonesia diketahui membutuhkan sekitar 350 juta dosis vaksin Covid-19. Untuk itu, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp25 triliun-Rp30 triliun.
Kedua, Indonesia sampai kini masih mengimpor 95% total kebutuhan industri dalam negeri. Menurutnya, impor dari China adalah yang terbesar, mencapai 60%.