PP Muhammadiyah kritik larangan bukber pejabat ala Jokowi

"Tidak seharusnya para pejabat negara dilarang menyelenggarakan buka bersama," tuturnya. 

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti. Foto: TVMU

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menilai larangan buka puasa bersama (bukber) bagi pejabat, jika tidak dipahami dengan benar, bisa berdampak pada berkurangnya suasana kekeluargaan dan ukhuwah di bulan suci Ramadhan. 

"Yang perlu ditekankan adalah bagaimana agar buka bersama tidak berlebih-lebihan sampai makanan terbuang," kata Abdul Mu’ti dalam cuitan akun Twitter-nya @Abe_Mukti dikutip Jumat (24/3). 

Padahal, kata Mu’ti, sepanjang tidak menggunakan anggaran negara dan tetap dilaksanakan secara sederhana, bukber sedianya masih bisa dilakukan dan dinikmati masyarakat. 

"Tidak seharusnya para pejabat negara dilarang menyelenggarakan buka bersama," tuturnya. 

Menurut Mu’ti, dengan bukber tersebut justru bisa mencairkan hubungan serta bisa menjadi sarana komunikasi antara para pejabat negara dengan masyarakat.