PPKM darurat, Mendagri: Kepala daerah harus turun ke lapangan

Pemda perlu menggandeng organisasi kemasyarakatan dalam sosialisasi PPKM darurat.

Mendagri Tito Karnavian/Foto Dokumentasi Kemendari

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah menggalakkan sosialisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Ia menganggap, pemerintah daerah (pemda) perlu menggandeng organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam sosialisasi.

"Upaya persuasif, sosialisasi seperti disampaikan Kapolda Jawa Timur (Jatim), bagus dengan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan lain-lain, mungkin bisa direplikasi untuk kabupaten/kota melakukan hal yang sama dengan tokoh-tokoh masyarakat," ucapnya dalam Rapat Koordinasi Implementasi PPKM darurat di Jatim dan Bali yang dipimpin oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual, Rabu (7/7). 

Dia mendesak, kepala daerah hadir langsung di lapangan ketika melakukan pengecekan pelaksanaan PPKM darurat. Menurut Tito, hal itu untuk mengidentifikasi secara langsung mobilitas masyarakat di berbagai sektor. 

"Semua kepala daerah turun semua, ini yang dipesankan oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat rapat terbatas, (yaitu) kehadiran kepala daerah di lapangan," tutur Tito.

Selain kekompakan bersama Forkopimda dalam pelaksanaan PPKM darurat, kepala daerah dituntut segera merealisasikan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD masing-masing. Ia pun menambahkan, masyarakat yang membutuhkan bansos segera mendapatkan haknya.