PSBB total Jakarta diprediksi timbulkan kemiskinan ekstrem
Pemprov DKI dinilai tidak akan mampu menjamin kebutuhan dasar rakyat kelas bawah selama PSBB.
Kebijakan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kembali di DKI Jakarta dinilai tidak tepat. Sebab, keputusan tersebut dianggap akan berdampak besar pada hajat hidup orang banyak.
"Menurut saya belum tepat kembali ke PSBB awal toh," kata pengamat kebijakan publik Universitas Trisaksi, Trubus Rahardiansyah, saat dihubungi, Kamis (10/9).
Menurut Trubus, pemberlakukan PSBB tidak akan efektif lantaran masyarakat sudah terbiasa menjalankan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Dia menganggap, Pemprov DKI tidak akan mampu menjamin kebutuhan dasar rakyat kelas bawah selama PSBB diterapkan. "Karena anggarannya juga enggak ada. Sekarang kan Jakarta enggak punya anggaran. APBD DKI cuma Rp87 triliun. Selama enam bulan ini sudah terpakai sekitar 53%. Jadi anggarannya dari mana?" tanya Trubus.
Di samping itu, pengawasan dan penindakan selama pemberlakuan PSBB menjadi dasar keyakinan Trubus bahwa kebijakan rem darurat tidak akan efektif.