Jokowi bukan hanya mengelola dan menata kabinet pemerintahan. Namun, harus menjadi lokomotif perubahan.
Polemik rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro akibat inkonsistensi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Jokowi menggaungkan larangan rangkap jabatan. Namun, setelah terpilih apa yang digaungkan itu diingkari.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, tren rangkap jabatan bermula ketika Golkar bergabung dalam koalisi parpol pendukung Presiden Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kata dia, rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
"Imbasnya, kepada persoalan yang kita bahas, yaitu persoalan Rektor UI, ini sesungguhnya menyedihkan ketika Pak Jokowi butuh dukungan politik dari partai lain. Tetapi menjaga konsistensi diri bahwa saya sebagai leader, bukan hanya sebagai manajer," ucap Ujang dalam diskusi virtual, Minggu (25/7).
Semestinya, kata dia, Jokowi bukan hanya mengelola dan menata kabinet pemerintahan. Namun, Jokowi harus menjadi lokomotif perubahan. Mantan Gubernur DKI itu perlu konsisten dalam menyikapi polemik rangkap jabatan, sehingga rakyat melihat ada keteladanan dalam dirinya.
Ia menganggap, saat ini di Indonesia miskin negarawan. Padahal, derajat tertinggi seorang politisi adalah menjadi negarawan yang mengerahkan pikiran, tenaga, hingga kekuatan finansialnya untuk kepentingan rakyat.