Remisi narapidana rentan di tahun politik

Pemberian remisi bagi warga binaan rentan digunakan untuk kepentingan politik elektoral. Karena itu, perlu dibuka keran agar ada kontrol dari publik.

Pengajar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebut potensi tersebut sangat dimungkin terjadi. Termasuk dalam kasus pemberian remisi melalui Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2018.

"Dia (hukum) berdiri dengan kepentingan politik. Sangat mungkin ada kepentingan politik. Kan sudah ada yang menarik-narik itu," kata Fickar kepada wartawan di Bakoel Koffie, Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (7/1).

Namun demikian, dia memaklumi bila persoalan remisi tersebut dibawa ke arah kontestasi politik. Hukum sendiri, kata Fickar, kadang kadarnya sangat kecil sekali dibandingkan dengan kepentingan politik atau bisnis.

"Hukum itu selalu dipengaruhi banyak faktor termasuk politik," tambahnya.