Sengketa PHPU seharusnya tidak melebar ke berbagai persoalan
Hal ini demi menjaga kondisi tenang dan kondusif usai sidang MK.
Rencana Tim Kampanye Nasional (TKN) akan melaporkan salah satu saksi yang dihadirkan Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak tepat.
Pengamat Politik Universitas Telkom Bandung Dedi Kurnia Syah menjelaskan, memidana saksi Beti Kristiana bukan langkah yang bijak. Sebab sidang MK memiliki sumpahnya tersendiri.
Menurut Dedi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) seharusnya tidak melebar ke berbagai persoalan. Apalagi sidang MK terbuka dan semua masyarakat bisa melihatnya.
"Agar publik segera tenang dan kondusif kembali. Apapun hasilnya tidak dapat digugat dengan cara apapun selama masih dalam koridor konstitusi," kata Dedi kepada Alinea.id.
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyarankan agar TKN tidak melakukannya. Sebab apa yang terjadi di MK adalah bagian dari proses persaingan politik.