Soal bencana, SP: Pemerintah lindungi oligarki tambang-sawit
Negara mesti sensitif dan responsif gender dalam penangan bencana. Pangkalnya, perempuan menjadi salah satu kelompok rentan.
Solidaritas Perempuan (SP) mendesak negara sensitif dan responsif gender dalam penanganan bencana di Indonesia. Semestinya pemerintah pun melihat akar permasalahan di balik berbagai bencana yang terjadi dan mengatasi penyebabnya.
“Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke lokasi banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada hari Senin lalu, justru memperlihatkan tindakan melindungi oligarki tambang dan sawit,” ujar Ketua Badan Eksekutif Nasional SP, Dinda Nuur Annisa Yura, dalam keterangan tertulis, Jumat (22/1).
Pada kesempatan itu, Jokowi mengklaim, banjir di Kalsel disebabkan curah hujan yang tinggi. Padahal, bagi SP, akar permasalahan terjadinya bencana merupakan kerusakan ekologi.
"Pernyataan (Jokowi) ini menafikan kerusakan alam di berbagai wilayah di Indonesia. Juga mengabaikan kerusakan alam yang telah terjadi akibat kepentingan industri ekstraktif dan perkebunan berskala besar, seperti sawit," jelasnya.
Dinda menerangkan, keberadaan hutan membantu mencegah erosi dan banjir karena dapat menahan tanah dengan akarnya. Sayangnya, pemerintah juga tak menangani serius krisis iklim, yang turut berkontribusi terhadap tingginya frekuensi bencana.