SP kecam kekerasan-perampasan sumber kehidupan perempuan Wadas
"Kehadiran aparat hari ini di bumi Wadas menunjukkan bahwa negara tidak hadir untuk pemenuhan hak dan kesejahteraan warganya."
Solidaritas Perempuan pertanyakan komitmen Jokowi pada penanganan krisis iklim
Pidato Jokowi di COP 26 dinilai merupakan etalase yang dipamerkan ke negara maju untuk secara tidak langsung menjual tanah dan air.
Soal bencana, SP: Pemerintah lindungi oligarki tambang-sawit
Negara mesti sensitif dan responsif gender dalam penangan bencana. Pangkalnya, perempuan menjadi salah satu kelompok rentan.
Pilkada dinilai tak relevan dengan kepentingan perempuan di masa pandemi
Negara dinilai telah mengabaikan kondisi objektif perempuan yang menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19.
UU Cipta Kerja kacaukan sistem perizinan dan pengawasan P3MI
Perempuan, aktor dominan dalam kasus-kasus pelanggaran hak buruh migran, lebih membutuhkan pengesahan UU PKS dan UU PPRT.
"Pemerintah habisi UUPA melalui Cipta Kerja"
UUPA kini berusia 60 tahun sejak disahkan pada 1960.
RUU Cipta Kerja mengancam kedaulatan perempuan
Perempuan berhadapan dengan relasi kuasa yang timpang dalam RUU Cipta Kerja.
Samakan istri dengan Covid-19, Solidaritas Perempuan kecam Mahfud MD
Dinda Nuur Annisaa Yura menilai, penyataan Mahfud MD merendahkan perempuan.
RUU Minerba disahkan, perempuan kian terhimpit
Sementara, lingkungan semakin rusak dan kehidupan masyarakat terampas.
Duka berlipat pekerja migran Indonesia di masa pandemi
Solidaritas Perempuan mendorong BP2MI melindungi TKI dan keluarganya.
Solidaritas Perempuan: Hari Bumi 2020 jadi peringatan terkelam
Karena perusakan lingkungan masih terjadi di tengah pandemi Covid-19.
'Godok' RUU Cipker, DPR dianggap tak bersimpati
Parlemen melanjutkan pembahasan RUU Cipker saat darurat kesehatan masyarakat karena Covid-19.
Cara pemerintah hadapi Covid-19 mengancam kesehatan rakyat
Bahkan, negara justru memanfaatkan wabah Covid-19 sebagai celah politik untuk mendorong kebijakan yang ditolak rakyat.
Pandemi Covid-19 berdampak berlapis dan mendalam terhadap perempuan
Pangkalnya, acapkali dilekatkan dengan peran di ranah domestik.
Kebijakan pemerintah terkait air masih langgar hak warga
Seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA).
