Tak berfungsi, BMKG diminta jelaskan pengelolaan pendeteksi tsunami

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis, mengimbau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan alat deteksi dini tsunami atau deep-ocean tsunami detection buoy, di sejumlah daerah. Dia menilai, penjelasan yang diberikan BMKG sejauh ini kurang memuaskan.

"Kepala BMKG tidak mampu menjelaskan pengalokasian anggaran, khususnya pemeliharaan insrumen deteksi dini tsunami dan instrumen lainnya, juga berkaitan anggaran yang diberikan untuk BMKG yang terus mengalami penurunan," kata Fary Djemi dalam pernyataannya, Rabu (3/10).

Dia juga mempertanyakan kinerja buoy yang diduga tidak berfungsi saat gempa yang memicu tsunami, terjadi di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah.

Menurut dia, buoy yang tidak berfungsi tidak cuma terjadi saat gempa Donggala-Palu lalu. Dalam beberapa kali gempa, buoy tersebut juga diketahui tidak berfungsi. 

Kondisi tersebut, kata Fary, seharusnya membuat BMKG melakukan evaluasi. Namun dia menilai sejauh ini BMKG tidak melakukan langkah signifikan untuk itu.