Vaksinasi Covid-19, MPR: Utamakan pendekatan persuasif
Masyarakat penolak vaksinasi Covid-19 terancam tak mendapatkan bansos, denda, dan penghentian layanan administrasi pemerintah.
Ketua MPR, Bambang Soesatyo, meminta pemerintah menggunakan pendekatan persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19 gratis.
Pernyataan ini sekaligus menanggapi adanya diktum sanksi bagi penolak vaksinasi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
"Meminta pemerintah mengutamakan pendekatan yang persuasif dengan memberikan penjelasan pentingnya pemberian vaksin kepada individu dan menjamin keamanan vaksinasi bagi masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet, dalam keterangannya, Senin (15/2).
Tak hanya itu, dia juga meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi pepres tersebut. "Sekaligus menjelaskan dan memberikan pemahaman secara mendetail pentingnya dilakukan vaksinasi dalam memutus perkembangan virus corona dalam program kesehatan masyarakat," katanya.
Politikus Partai Golkar ini merasa, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga perlu memastikan pendataan bagi kelompok penerima vaksin yang terintegrasi, baik bagi telah divaksin maupun yang belum. Tujuannya, memudahkan kontrol dan mencegah terjadinya sengkarut data.