Walhi desak Indonesia tinggalkan energi kotor

Indonesia dinilai perlu menyelesaikan roadmap untuk meninggalkan energi kotor, terutama batu bara.

Aktivis lingkungan dari berbagai aliansi menggelar aksi peringatan Hari Anti Tambang (HATAM) dengan menyegel kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Selasa (28/5). Aksi ini juga digelar oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lingkungan, yakni Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Greenpeace Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Enter Nusantara, Ranita, JPIC OFM Indonesia, dan Walhi Jakarta./ Antara Foto

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritisi keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara yang tergabung dalam G20 (KTT G20) di Jepang pada 28-29 Juni 2019 mendatang.

Menurut Manajer Kampanye Iklim Nasional Walhi Yuyun Harmomo, Indonesia perlu menyelesaikan roadmap untuk meninggalkan energi kotor, terutama batu bara sebelum menjadi bagian anggota negara dalam G20.

"Nah roadmap tersebut yang sebenarnya belum ada, sekarang baru mengacu pada rencana umum energi nasional," terang Yuyun, di kantor Walhi, Jakarta Selatan (24/6).

Pada rencana umum energi nasional Indonesia, Indonesia masih memproyeksikan menggunakan batu bara sekitar 30% hingga tahun 2050. Kebijakan ini dinilai menyalahi rekomendasi IPCC atau lembaga ahli panel antarpemerintah di bawah konvensi perubahan iklim.

Menurutnya, IPCC telah merekomendasikan pembatasan penggunaan batu bara sebagai energi primer sebesar 1% hingga 7% pada tahun 2050. "Roadmapnya harus dibuat terlebih dahulu apabila masih ingin mengikuti G20," kata Yuyun.