Walhi nilai pidato kenegaraan Jokowi sarat kontradiksi
Setidaknya ada 4 kontradiksi dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR 2023.
Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR 2023 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (16/8), dinilai memuat banyak kontradiksi, khususnya menyangkut lingkungan dan hak asasi manusia (HAM). Hilirisasi nikel, misalnya.
Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Zenzi Suhadi, berpendapat, Jokowi tidak menunjukkan kegelisahan atas kegentingan krisis di Indonesia. Sebab, terus mendorong hilirisasi pertambangan, termasuk nikel, yang mengakibatkan krisis ekologi dan iklim. Ini seperti yang terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Pulau Obi, Maluku Utara.
"Hilirisasi nikel terbukti telah memorak-porandakan bentang alam di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara, baik di darat maupun di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Sampai dengan tahun 2022, konsesi lahan untuk tambang nikel di Indonesia mencapai 1.037.435,22 hektare. Dari jumlah itu, lahan seluas 765.237,07 hektare berada dalam kawasan hutan," ujarnya dalam keterangannya.
Hilirisasi nikel, sambung Zenzi, juga mencemari laut dan menghancurkan pulau-pulau kecil, terutama sumber air bersih. Ini seperti yang dirasakan warga desa-desa di Kecamatan Wawonii Tenggara, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.
"Sumber air, sungai, laut, sampai air-air yang mengalir ke rumah-rumah warga pun keruh, berwarna oranye bercampur lumpur. Krisis air bersih terjadi selama hampir tiga pekan pada bulan Mei 2023," katanya.