Dialog CESCR, Jaringan Sipil sebut jawaban RI defensif
"Pemerintah justru represif di lapangan dengan proyek-proyek pembangunannya."
Bayang-bayang pelemahan KomnasHAM cs di tangan Prabowo-Gibran
Prabowo disebut tak punya komitmen untuk memperkuat lembaga-lembaga nasional pelindung HAM.
Mewujudkan keadilan bagi kelompok disabilitas
Dengan kekurangan yang mereka miliki, kelompok disabilitas acap kali dipinggirkan dari masyarakat, dunia kerja, hingga haknya untuk memilih
Vonis mati Yang Hengjun ditangguhkan, Kemlu China sibuk mengubah transkrip resmi konferensi pers 2019
China menjadi negara yang paling banyak memenjarakan jurnalis di dunia menurut sensus penjara tahunan terbaru CPJ.
Mendung demokrasi di panggung rakyat Senayan
Kemunduran demokrasi terjadi pada era Jokowi. Pelanggaran HAM dan kriminalisasi terhadap aktivis kian marak.
Ex Presiden Peru Fujimori akan dibebaskan
Fujimori, 85, menjalani hukuman 25 tahun penjara karena pelanggaran hak asasi manusia.
Saat Pemilu jadi titik terang perjuangan menemukan jenazah
Manitoba, provinsi Kanada pertama yang memilih perdana menteri First Nations, Wab Kinew. Dia berkampanye untuk mencari wanita hilang.
Setara Institute: Kinerja pemajuan bisnis dan HAM RI masih basic to improving
Padahal, Indonesia sudah mengadopsi UNGPs yang dirilis UNWG sejak 2011.
Walhi nilai pidato kenegaraan Jokowi sarat kontradiksi
Setidaknya ada 4 kontradiksi dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR 2023.
Dirjen HAM terkait kasus pelecehan seksual Miss Universe: Ironis!
Direktur Jenderal HAM mengapresiasi langkah cepat aparat Kepolisian dalam merespons laporan yang disampaikan para terduga korban.
Pakar HAM serukan moratorium hukuman mati Singapura
Suppiah, seorang warga keturunan Tamil berusia 46 tahun asal Singapura, digantung pada hari Selasa.
Pemerhati HAM dukung pencopotan Kapolres Kulon Progo
Polri perlu memastikan terlindunginya dan terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk beribadah.
Menkominfo klaim terus lakukan berbagai upaya perlindungan data diri
Pemerintah didesak segera berikan perlindungan data diri karena terasuk HAM.
Amnesty International minta TPNBP bebaskan pilot Susi Air dkk
Selain itu, Amnesty International mendesak pemerintah mengubah pendekatannya dalam menjaga keamanan di Papua.
Amnesty International minta TPNBP bebaskan pilot Susi Air dkk
Selain itu, Amnesty International mendesak pemerintah mengubah pendekatannya dalam menjaga keamanan di Papua.
Pelanggaran HAM berat di masa lalu
Ada 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu yang diakui pemerintah.
Nestapa penyintas 1965 dan oase keadilan dari negara
Peristiwa 1965-1966 menjadi salah satu dari 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu yang diakui Presiden Jokowi.
Komnas HAM angkat bicara soal pengakuan Presiden atas pelanggaran HAM masa lalu
Pemerintah diharapkan membuka ruang bagi korban untuk mengajukan status sebagai korban Pelanggaran HAM yang Berat kepada Komnas HAM.
Jokowi mengakui ada peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia
Jokowi telah membaca laporan hasil pemeriksaan dan penyelidikan ulang terkait kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Terjadi pelarangan Natal, negara dinilai gagal jamin hak bebebasan beragama
Sebanyak 169 kasus (33%) dari total 505 kasus gangguan rumah ibadah pada 2007-2021 terjadi di Jawa Barat.
Wujudkan kesetaraan pelayanan disabilitas, Pemkab Gowa terima predikat Daerah Peduli HAM
Pemkab Gowa dinilai berhasil mewujudkan kesetaran HAM di wilayahnya, khususnya kepada warga disabilitas.
3 arahan wapres terkait pemenuhan HAM di Indonesia
Bagi Indonesia, yang saat ini sedang berjuang untuk pulih dari krisis, pemenuhan HAM merupakan tujuan dari pelaksanaan pembangunan.
Komnas HAM ungkap 4 tantangan diseminasi nilai HAM
Pusdahamnas merupakan program terobosan bagi Komnas HAM memperluas jangkauan dan mempercepat proses penyebarluasan, diseminasi nilai HAM.
Cara Komnas HAM tingkatkan kesadaran publik tentang HAM
Pengetahuan tentang isu hak asasi manusia dinilai semakin minim di kalangan masyarakat, termasuk lembaga pendidikan.
Komnas HAM desak perbaikan pasal-pasal RKUHP
Kecenderungan ancaman pemidanaan penjara di dalam RKUHP dinilai menurun daripada UU Pengadilan HAM.
