Wapres: Anggaran bukan masalah penanganan kemiskinan ekstrem
Terdapat 460.327 jiwa atau 107.560 rumah tangga di yang masuk kategori penduduk miskin ekstrem di lima daerah di Jabar.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengklaim, anggaran bukan masalah untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di Tanah Air. Kilahnya, dana yang dimiliki kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) tergolong besar.
Baginya, tantangan terbesar dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem adalah menyusun program menjadi konvergen dan terintegrasi. “Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan," ucapnya saat rapat kerja (raker) penanggulangan kemiskinan ekstrem Jawa Barat (Jabar) di Bandung, Rabu (29/9).
Raker tersebut dihadiri Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, serta beberapa kepala daerah di "Bumi Pasundan". Bupati Cianjur, bupati Bandung, bupati Kuningan, bupati Indramayu, dan bupati Karawang, misalnya. Kelima daerah tersebut menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jabar pada 2021.
Pertemuan ini pun bagian dari rangkaian kunjungan Ma'ruf ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021. Ketujuh daerah itu adalah Jabar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat.
Konvergensi, terangnya, adalah upaya memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, dan pelaksanaan kegiatan tertuju pada satu titik sama.