Wapres: Anggaran bukan masalah penanganan kemiskinan ekstrem

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengklaim, anggaran bukan masalah untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di Tanah Air. Kilahnya, dana yang dimiliki kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) tergolong besar.

Baginya, tantangan terbesar dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem adalah menyusun program menjadi konvergen dan terintegrasi. “Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan," ucapnya saat rapat kerja (raker) penanggulangan kemiskinan ekstrem Jawa Barat (Jabar) di Bandung, Rabu (29/9).

Raker tersebut dihadiri Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, serta beberapa kepala daerah di "Bumi Pasundan". Bupati Cianjur, bupati Bandung, bupati Kuningan, bupati Indramayu, dan bupati Karawang, misalnya. Kelima daerah tersebut menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jabar pada 2021.

Pertemuan ini pun bagian dari rangkaian kunjungan Ma'ruf ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021. Ketujuh daerah itu adalah Jabar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Konvergensi, terangnya, adalah upaya memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, dan pelaksanaan kegiatan tertuju pada satu titik sama.

Dalam tiga bulan tersisa, Maruf sesumbar, pemerintah berkomitmen mempercepat kebijakan penanggulangan kemiskinan. Menambah alokasi anggaran, salah satu kebijakannya. "Tambahan alokasi pendanaan ... akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas."

Menurutnya, perlu dilakukan pemutakhiran data kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) agar program tepat sasaran. Karenanya, melansir situs web Sekretariat Kabinet, para kepala daerah diminta segera memastikan data dan informasi KPM di setiap kabupaten.

Sementara kepada para pelaku usaha, Maruf meminta turut berpartisipasi. Disarankannya dengan mendorong konvergensi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memakai pendekatan dan sasaran ala pemerintah.

Berdasarkan data, terdapat 460.327 jiwa atau 107.560 rumah tangga di yang masuk kategori penduduk miskin ekstrem di lima daerah di Jabar. Perinciannya, Kabupaten Cianjur sebesar 90.480 jiwa (4%); Kabupaten Bandung 93.480 jiwa (2,46%); Kuningan 69.090 jiwa (6,36%); Indramayu 106.690 jiwa (6,15%); dan Karawang 106.780 jiwa (4,51%).