Intimidasi terhadap PPP dalam Pemilu 1977

Pada Pemilu 1977, PPP menjadi ancaman bagi Golkar dan pemerintah Orde Baru.

Sejumlah pengendara melintas di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berada di jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Jumat (15/3). /Antara Foto.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) benar-benar menghadapi guncangan besar usai ketua umum mereka, Romahurmuziy, beberapa waktu lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Partai berlambang Kakbah itu, kini memiliki ketua umum baru, yakni Suharso Monoarfa, untuk bertarung di ajang Pemilu 2019. Sebuah misi yang berat untuk meraih kembali kepercayaan publik.

Kondisi terbalik dialami pada Pemilu 1977. Saat itu, PPP menjadi ancaman serius bagi Golongan Karya (Golkar). Di Pemilu 1977, PPP merupakan hasil fusi partai-partai bercorak Islam peserta Pemilu 1971, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

Kematian yang janggal