Dua catatan yang menjadi PR setelah Pemilu 2019
Mekanisme penegakan hukum terkait masalah pemilu idealnya diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi.
Legitimasi hasil Pemilu 2019 setelah OTT komisioner KPU
Sebaiknya jadi momentum untuk melakukan evaluasi, pembenahan, dan menata sistem.
Awan gelap penyelenggara pemilu dan dorongan reformasi
Banyak pihak mendesak agar KPU segera melakukan evaluasi atau berbenah diri, agar nama baik lembaga tetap terjaga.
Usai tahun pemilu, bisnis properti masih tertekan
Penjualan hunian vertikal terus merosot serta keterisian gedung perkantoran terus menurun.
Wakil Ketua DPR minta KPK tuntaskan kasus komisioner KPU
KPK tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
OSO vs Wiranto: Berebut kuasa di Partai Hanura
Wajah Wiranto sendu. Sebagai pendiri Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto tampak sedih melihat kondisi terakhir.
Gelar rekrutmen besar-besaran, PKS bantah digembosi Gelora
PKS menyasar para pemilih dan para saksi pemungutan suara untuk dijadikan kader.
Humphrey Djemat: Di tangan kiri saya, PPP menunggu kematian
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta, Humphrey Djemat kembali mendorong adanya islah antar kubu di PPP.
Plus minus proporsional terbuka vs tertutup
Elite-elite parpol mulai mewacanakan rencana mengembalikan sistem proporsional tertutup.
SBY curiga pembangunan ibu kota harus utang dan jual aset negara
"Dari mana anggaran itu diperoleh? Apakah betul ada pemikiran menjual aset negara, bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya?" kata SBY
Bawaslu: Media massa alami krisis identitas
Seharusnya media massa lepas dari pengaruh kekuasaan atau kebutuhan pasar.
Masyarakat Indonesia moderat, agama dan Pancasila sama-sama penting
Hanya 15,6% masyarakat Indonesia yang mengatakan agama lebih penting daripada Pancasila.
Elite politik dituding ngotot kepala daerah dipilih DPRD
Wacana memilih kepala daerah (pilkada) secara langsung kembali dipilih oleh DPRD menguat lagi.
LIPI: Parpol jadi kunci pemilu berkualitas
Wacana revisi Undang-undang Pemilu dinilai berada di tangan partai politik sebagi kunci agar pesta demokrasi lebih berkualitas.
NasDem sesumbar ingin jadi pemenang Pemilu 2024
Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada Pemilu 2019 meraup 9,05% suara, melejit dari 6,72% pada pemilu legislatif 2014.
Pupus rasionalitas demokrasi, Prabowo jadi menteri buat Pilpres 2019 sia-sia
Prabowo seharusnya tetap menjadi oposisi, dan Jokowi tak mengajak rivalnya di Pilpres 2019 itu menjadi menteri.
Kontroversi Denny Siregar
Denny berulang kali dilaporkan ke polisi karena menyebarkan informasi 'sensitif' di media sosialnya terkait pelbagai isu.
Soal jatah menteri Gerindra, NasDem ingatkan pemenang dan pecundang
"Jangan sampai juga dibuat kabur, siapa yang menang dan siapa yang kalah."
Gugat Mulan Jameela Cs, kuasa hukum ungkap 'akal-akalan' Gerindra
Eks caleg Gerindra pemenang Pemilu 2019 meminta hakim membatalkan Mulan Jameela dan kawan-kawan sebagai anggota DPR.
Sebelum kena OTT, Bowo Sidik rajin kirim uang ke timses tiap bulan
Uang yang digelontorkan tiap bulan tersebut digunakan untuk membayar anggota tim sukses Bowo Sidik di tiga kota.
Nestapa Hanura di bawah ketiak Oesman Sapta
Di bawah Oesman Sapta Odang, Partai Hanura terus terpuruk.
Mandiri Sekuritas pangkas outlook IHSG jadi 6.650
PT Mandiri Sekuritas memangkas target proyeksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari 6.800 menjadi 6.650 akhir 2019.
Perludem: Perempuan di parlemen sebatas pemenuhan kuota
Perludem menyatakan keterwakilan perempuan di kursi legislatif harus dievaluasi.
Bahaya dinasti politik di Gedung DPR
Formappi mencatat, setidaknya terdapat 48 calon legislatif (caleg) yang lolos menjadi anggota DPR dalam Pemilu 2019 lantaran faktor dinasti.
Formappi: Anggota DPR terpilih mayoritas pemalas
Sebagian besar dari 575 anggota DPR terpilih periode 2019-2024 disebut pemalas karena dominan petahana.
