Langkah konkret tuntaskan reforma agraria masih dinanti

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menilai kedua calon presiden belum memiliki langkah-langkah terukur dalam merealisasikan reforma agraria. Hal itu setidaknya terlihat dari argumentasi kedua calon di debat kedua Pilpres 2019. 

"Harusnya debat kemarin jadi momentum yang baik bagi capres nomor urut 01 maupun no urut 02 untuk membuktikan visi misi mereka yang keduanya memuat janji reforma agraria," tutur Dewi dalam konferensi pers bertajuk "Tinjauan dan Evaluasi KPA atas 4 Tahun Implementasi Agenda Reforma Agraria Jokowi-JK" di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (3/4).

Dalam dokumen Nawacita, Jokowi menjanjikan mengalokasikan lahan sebesar 12,7 juta hektare sebagai bagian dari rencana merealiasikan reforma agraria pada periode 2015-2019. Namun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut hanya 4,38 juta hektare yang realistis untuk direalisasikan. 

Menurut catatan KPA, sebanyak 400 ribu hektare lahan diproyeksikan Jokowi untuk diredistribusikan kepada subjek prioritas, yakni petani, buruh tani, nelayan, dan masyarakat yang terdampak konflik agraria. 
Hanya saja, berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), baru 270.237 hektare lahan yang telah berhasil diredistribusi.

Dari angka versi ATR/BPN itu, KPA mencatat hanya 785 hektare lahan yang diredistribusikan sesuai dengan tujuan dan prinsip reforma agraria. Lahan yang diredistribusikan di antaranya berada di Desa Mangkit, Sulawesi Utara; Desa Pemgaran dan Pasawahan, Jawa Barat; dan Desa Tumbrek, Jawa Tengah.