Ma’ruf: Negara ini bukan negara Islam, tapi negara kesepakatan

Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin kembali menyerukan konsep negara kesepakatan menjelang penutupan rekapitulasi nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bakal diumumkan per 22 Mei 2019 mendatang.

"Negara ini dianggap sebagai darul ahdi atau negara kesepakatan. Bukan darul (negara) Islam, bukan darul kufri (kafir), bukan darul harbi (perang), tapi negara kesepakatan," ujar Ma'ruf Amin dalam acara Tasyakuran Kebangsaan dan Buka Bersama yang dihelat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di Pendopo Graha Alam Indah, Jakarta Timur, Sabtu (11/5).

Lebih lanjut, Ma'ruf menjelaskan, negara kesepakatan artinya semua kegiatan berpolitik sudah semestinya berlandaskan pada dasar negara yang telah disepakati, yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang bersistem prinsip demokrasi.

"Kita memang sudah komitmennya begitu, kita sudah memposisikan negara kita ini sebagai negara kesepakan. Artinya sudah final, karena itu jangan lagi dibicarakan soal dasar negara kita apa dan bakal menjadi apa, sudah pasti selamanya adalah UUD 45, itu sudah kita sepakati," katanya.

Untuk itu, ia mengimbau seluruh elite politik yang berkompetisi agar dapat menjalankan upaya politiknya mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama, dan dapat mencegah perpecahan.